Trump vs Mamdani: The Four-Dimensional Chess Game

The unexpected meeting between political rivals Donald Trump and Zohran Mamdani has sparked widespread speculation, raising questions about the former president’s motives and the future of New York City politics. The development comes as the United States prepares for upcoming elections, adding another layer of complexity to the political landscape.

Observers have noted a curious dynamic at play, suggesting Trump may be motivated by envy towards Mamdani’s rising popularity, intelligence, and perceived character. This perceived jealousy reportedly led Trump to seek a meeting with the New York City mayor, despite their previously adversarial relationship.

During the New York City mayoral election, Trump actively campaigned against Mamdani, even urging voters to support independent candidates over the Republican nominee, stating, “Choosing a candidate from the Republican party is the same as choosing Mamdani.”

Trump’s opposition stemmed from labeling Mamdani as a communist, a far-left Democrat, and even a “jihadist” and inexperienced youth. Mamdani, in turn, has characterized Trump as a dictator, directly challenging him during his victory speech with a pointed request to “raise your volume!” – a jab at what Mamdani perceived as Trump’s ineffective campaign rhetoric.

The surprise invitation extended by Trump to Mamdani for a meeting at the White House has left analysts puzzled. Both allies and opponents of Trump have described the encounter as Trump playing “four-dimensional chess,” a complex and seemingly impossible strategy.

The term “four-dimensional chess” originates from centuries ago, referencing a game far more intricate than traditional chess. The implication is that Trump is employing a highly calculated and unconventional approach. Some Trump supporters have jokingly questioned whether this means a willingness to cooperate with those previously labeled as ideological opponents, with one commenter quipping, “So, now we have to be nice to communists?”

The perceived shift in tone followed a remarkably cordial meeting between Trump and Mamdani, as evidenced by footage of a joint press conference. The two leaders appeared surprisingly at ease, engaging in a natural and friendly exchange. Despite it being their first official meeting, they displayed a level of familiarity that surprised many.

A particularly notable moment occurred when a female reporter asked Mamdani if he would retract his previous harsh assessment of Trump. Before Mamdani could respond, Trump playfully nudged his arm and said, “Just say yes,” then twice patted Mamdani’s upper arm while looking at him with a meaningful smile.

“Ok,” Mamdani quietly replied, glancing back at Trump. Trump then explained he wasn’t offended by the criticism, noting he’d been subjected to far worse attacks from others.

The staging of the press conference itself appeared deliberate. Trump sat in his presidential chair, while Mamdani stood beside him, with only one chair visible for the mayor. This arrangement seemed to underscore the power dynamic, though Mamdani appeared unfazed.

Trump offered effusive praise for Mamdani’s rapid rise in popularity, marveling at his trajectory from relative obscurity to winning over 50 percent of the vote. This apparent admiration comes as Trump considers the upcoming congressional and state elections, seeking to maintain Republican dominance.

The situation echoes a similar tactic employed by former Indonesian President Megawati Sukarnoputri when she summoned President Joko Widodo to the PDI-P headquarters. The imagery of Widodo seated before Megawati’s desk drew considerable attention at the time.

Mamdani, however, appeared to navigate the situation with poise, confidently positioning himself alongside the president and within the confines of the White House. His posture, gestures, and demeanor projected an image of composure and earned further public sympathy.

When asked to reconsider his assessment of Trump, Mamdani offered a succinct response, interrupting Trump’s statement with a simple “one of ten,” delivered with a neutral expression. This contrasted sharply with the more confrontational approach taken by Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy during his interactions with Trump.

Responding to a question about potential business leaders fleeing New York due to his election, Trump affirmed his continued fondness for the city, adding, “Especially after the meeting today,” indicating the encounter had left a positive impression. Trump had previously relocated his primary residence to Florida, despite his origins and early business success being rooted in New York.

Following the meeting, Mamdani traveled to Puerto Rico, attending Friday prayers at the Centro Islamico del Caribe, specifically the Ebadur Rahman Mosque in San Juan. The move highlights the significant Puerto Rican population residing in New York City – over one million – who largely supported Mamdani’s mayoral bid. This connection represents a strategic move for the mayor, extending his reach beyond New York.

Mamdani, identified as a Shia Muslim, participated in Friday prayers, a practice not universally observed in Iran, but considered obligatory in Lebanon. Trump, for his part, stated his intention to assist Mamdani in fulfilling his campaign promises. (DAHLAN ISKAN)

Commentary from Dahlan Iskan on the article: Rehabilitasi Ira

ra tepak pol

Alhamdulillah ‘ala kulli haal ❤️❤️❤️ ✋️☝️☕️ ngopi time sedulur saya selalu PERTADEX bebas etanol menggantikan PERTAMAX- nya Pak MZ ARIFIN UMAR ZAIN, Bang satria tomat promosi BBM apa di posisi pertama ?

Agus Suryonegoro III – 阿古斯·苏约诺

BERSIH ITU MELELAHKAN, MEMBERSIHKAN ITU BERBAHAYA.. Rehabilitasi Ira datang terlalu cepat untuk kasus yang terlalu rumit. Tiga hari setelah vonis, publik lebih dulu bingung daripada lega. Secara moral, mungkin Ira pantas dipulihkan. Secara politik-birokrasi, justru di situlah jebakannya. Rehabilitasi belum tentu berarti bisa kembali memimpin. Di BUMN, yang menentukan bukan hanya kinerja, tapi juga peta “pertemanan”. Ira adalah contoh klasik risiko menjadi “bersih dan membersihkan”. Bersih saja sudah berat, membersihkan itu seperti menyalakan lampu di kamar penuh kecoa. Semua lari ke segala arah, sebagian balik menyerang. Maka jangan heran jika dirut berprestasi pun bisa tumbang bukan karena gagal mengelola bisnis, tapi karena terlalu berhasil membenahi sistem. Business judgment rule digadang-gadang sebagai tameng profesionalisme. Tapi di ruang sidang ia masih seperti hantu. Sering disebut, jarang terlihat. Hakim bicara hukum, direksi bicara risiko. Sayangnya, risiko bisnis masih sering dibaca sebagai niat jahat. Apakah Ira bisa kembali? Secara teori bisa. Secara praktik, sangat bergantung pada cuaca politik di dalam BUMN. Yang pasti, kasus ini jadi pelajaran: di negeri ini, menjadi pintar itu penting, menjadi kuat itu perlu, tapi punya “teman yang tepat” sering kali lebih menentukan.

DeniK

” bersih dan membersihkan ” misi itu saat ini sedang di lakukan oleh Pak Purbaya . Gangguan sudah mulai salah satunya dari oknum anggota DPR lewat thrifting. Yang terbaru lewat MUI dengan fatwa pajak nya . Kita tunggu ending nya .

Thamrin Dahlan YPTD

Rehabilitasi Ira Bersih membersihkan. Ibarat membersihkan kotoran sampah maka di perlukan sapu bersih. Ya sapu yang bersih itulah komandan atau disebut Direktur BUMN. Bu Ira contoh yang baik. Sudah terbukti berhasil. Oknum nakal SDM BUMN memang keterlaluan. Maksud saya pola pikir oknum yang menjadikan tempat kerja menjadi milik (perusahaan) sendiri. Bukan rahasia umum, sejak Kepala BUMN Tanri Abeng yang sudah bekerja keras untuk merubah pola pikir itu, Ini milik Pemerintah. Anda sudah di gaji 3 digit berserta fasilitas mewah. Kenapa juga masih masih serakah, mengrogoti dana negara untuk memperkaya diri sendiri. Abah kita juga sudah merasakan. Bersih saja tidak cukup harus berani membersihkan. Kuatkah anda atau malah terkontaminasi ikut arus. Jadi ingat sekolah nusantara dan fakultas ekonomi Universitas Indonesia. Berhasil mendidik magister manajemen bisnis. Mereka hapal dan mengerti bagaimana menposisikan BUMN menjadi pundi pundi uang negara. Bu Ira sudah memberi contoh baik. Akankah BUMN terus terpuruk bersebab kualitas sumber daya manusia masih orang itu itu saja. Entahlah ruwet, ruwet Abah, Buatlah satu cara yang ampuh agar BUMN itu benar benar menghasilkan bukan malah menghancurkan. Salamsalaman.

Jokosp Sp

Di perusahaan swasta tidak ada yang bikin sulit. Anda tidak berprestasi, KPI tidak pernah tercapai, target yang diberikan tidak pernah memenuhi target, site yang dikelola tidak pernah untung, sistem tidak dijalankan dengan baik dan benar, koordinasi dengan atatasan dan bawahan sulit/ tidak baik, cost operasional tinggi (boros) dan tidak efisien, dengan customer banyak dicomplain dan komunikasinya jelek, maka besok anda sudah diganti dengan orang yang memang sudah dinilai perusahaan adalah orang yang berprestasi baik. Karena swasta punya sistem yang baik. Di BUMN kenapa justru terbalik-balik. Perusahaan tidak pernah untung, namun gaji dan tunjangannya sangat besar. Fasilitas untuk karyawannya juga sangat mewah dan di atas rata-rata. Manager-manager semacam ini kenapa sulit diganti?. Aneh dan lucu saja. Artinya managemen di BUMN tidak berjalan dengan baik. Atasan tidak bisa kontrol dan menilai bawahan sesuai prestasinya. Kenapa?. Ada sistem kewajiban setor yang sudah jadi budaya, dari bawahan ke atasan. Jika anda bagian dari orang baik yang sedikit, maka anda adalah orang baik yang tidak punya jabatan dan prestasi di sebuah BUMN. Dan umur kerja anda jika anda orang baik, jujur dan berprestasi, maka tidak akan lama. Orang baik dan pintar tidak punya tempat di perusahaan negara yang korup ini. Kecuali anda bagian dari sistem yang korup itu.

Muh Nursalim

Bersih dan membersihkan. Ya, memang cukup bersih saja. Aman. Meskipun dicibir teman. Tapi aman. Karena tidak ada yang jadi korban. Tetapi itu seperti syaitonnun akhras. Setan bisu. Begitu kata seorang ustad. Orang seperti itu hanya dimaklumi dan terkadang juga dikagumi. Kawan sejawad angkat topi. Sebatas itu. Tidak ada sistem yang berubah. Saat si setan bisu menjabat. Tikus2 sembunyi. Tetapi ketika ia pindah ruang. Hewan pengerat itu kembali menyebar. Sekarang mestinya eranya seperti bu Ira. Bersih dan membersihkan. Bakingnya tentara bersenjata. Berani macam-macam tembak saja.

Liam Then

Saya pernah kasih tahu kawan saya, tukang nasi goreng : “Boy, kau ini kepala cuma satu, tangan kaki masing-masing dua, kebetulan kau ramai, janganlah kau gocek sendiri kuali kau saban malam tiap hari, harus berani kasih anak buah kerja. Coba kau liat bos-bos besar itu, ciri utamanya apa, ada gak tangan kaki mereka gerak sendiri, ndak ada kan? Semuanya pakai orang. Kau harus berani pakai orang” “Nanti kasir bagaimana ko?” “Mau jadi Bos harus berani ikhlas, hilang sedikit ndak apa, asal pandai kau kontrolnya, pokok hitungan awal kau sudah pegang, jadi bisa cepat kau tahu,jika ada tanda-tanda bocor rutin. Ndak perlu khawatir, sistem nanti bisa kau atur, anak buah saling mengawasi antara mereka, kau lihat itu minimarket, mana ada bosnya jaga tengah malam sampai kukuruyuk, tidur mereka semuanya, karyawan yang melek sampai pagi, ndak hilang toh, cabang malah buka sampai dimana-mana, asalkan pandai kau set sistemnya, dan pandai kau pegang hitungan pokoknya, supaya bisa cepat dapat tanda awal bocor, ndak usah takut” “Boy, kau ini tak pernah aku liat kau di warung, adapun cuma sebentar, kau ini sering-seringlah turun, ndak kebanyakan kah anak buah kau?” “Kan ,koko yang suruh” “………..”

Bahtiar HS

Saya pernah bekerja di company yg sdg berkembang. Dulu 1990an. Masuk jajaran BOD (pupuk bawang jadi Corporate Secretary — maksudnya bagian yg nulis2). Company kami tak jarang berani mengambil project yg secara hitungan bisnis pasti rugi. Ceruknya niche market, nggak banyak yg ambil krn produksinya sulit, perlu riset panjang dan blm tentu segera berhasil, padat modal, dll. Di atas kertas pasti rugi. Tp manajemen melihat ini akan sangat dibutuhkan di masa depan. Di dunia dirgantara, khususnya militer (sy pernah menyinggungnya saat CHD soal industri militer bbrp waktu lalu). Berdarah2? Ya jelas. Tp manajemen punya goal jauh dg pertimbangan sangat futuristik. Mumpung blm banyak yg lirik. Hasilnya apa? Kini mereka menuai / panen orderan dari mana-mana. Dalam dan luar negeri. Kasus ASDP Bu Ira ini mkn sama. 56 kapal pas JN diakuisisi apa dlm kondisi sehat semua? Pasti nggak. Pasti ada yg sedang maintenance. Mungkin juga sdh RTF (Run to Failure) istilahnya. Dioperasikan hanya tinggal nunggu rusak. Gak bs diperbaiki lg. Tp apa itu (saja) yg dipertimbangakan? Pasti tidak. Izin trayek, cakupan layanan, visi melayani daerah 3T, dll yg nilainya mungkin lbh dari 1,25 T. Tp intangible. Ngitungnya bs debatable. Spt kita jualan software cuma 1-2 file kok puluhan juta harganya? Nah itu yg tak ternilai. Dan tdk dijadikan pertimbangan hakim/yg menghitung kerugian. Mkn itu dulu jd trigger hingga dibuat business judgement rule itu. Agar putusan bisnis tdk dikriminalisasi

Hery Purwanto

Melihat fenomena Dirut BUMN yang dikriminalisasi karena salah persepsi antara penegak hukum dan keputusan bisnis dan usaha Dahlan Iskan untuk sosialisasi tafsir putusan MK di akhir masa jabatan,, ada “pengabaian” isi UU BUMN terbaru. Aparat hukum mendasarkan dakwaan dan putusaan berdasarkan UU keuangan negara dan Dirut BUMN mendasarkan jugment business rules. Ignatius Jonan, Ira Puspadewi adalah profesional manager business kelas dunia, karena “rayuan” kata sakti “Nasionalisme” maka mereka pulang kampung. Saya percaya Abah DI ditegor SBY, karena menunjuk Dirut BMRI yg sekarang jadi Menkes, tanpa konsultasi terlebih dulu dgn SBY. Pak ET tahun 2019 pernah cerita, jika dulu sebelum pak ET jadi Menteri BUMN, kursi Dirut BUMN harganya Rp. 25 Milyar. Saya percaya mantan Dirut ASDP yg mendapat hadiah Rehabilitasi dari Presiden PS, pasti bukan wanita sembarangan. Karena menjadi Dirut BUMN tidak disatu tempat dan beberapa Bos Mentri BUMN yg berbeda. Apakah untuk kedepan Presiden PS akan obral Amnesti/Gresik dan Rehabilitasi. Apalagi kasus2 KPK dan Kejagung yg diduga melakukan tindakan korupsi. Ada peran dari bang Dasco yg Wakil Ketua DPR RI/Ketua Harian Partai Gerindra. Saat ini jabatan Dirut/Direktur BUMN dan Komisaris Utama/Komisaris BUMN dan jabatan2 sipil lainnya, banyak diisi dari Partai tertentu dan berasal dari pensiunan TNI/Polisi. Kedepan KPK perbanyak tangkap tangan utk kasus2 korupsi. Biar tidak mendapatkan kritik kriminalisasi utk kasus Korupsi. Biar publik/rakyat tidak terkaget-kaget, siap2 nanti jika Nadiem Makarim terima vonis hukuman dari Majelis Hakim, akan mendapatkan hadiah Rehabilitasi juga. Apalagi Lawyer NM sudah berganti dari HPH berpindah mantan Lawyernya Tom Lembong.

Liáng – βιολί ζήτα

in-group bias in law. Di dalam psikologi, ada istilah “in-group bias” atau seringkali disebut juga “in-group favoritism” yaitu kecenderungan orang-orang (sekelompok orang) untuk memberikan perlakuan istimewa kepada orang lain yang dianggapnya berada dalam kelompok yang sama. Lebih jauh, jikalau ditinjau dari psikologi hukum, “in-group bias” sangat kontra-produktif dengan penegakan hukum. Bisa jadi fenomena “in-group bias” menjadi salah satu faktor penyebab sulitnya untuk menegakkan hukum di Indonesia sebagaimana mestinya, karena “in-group bias” secara langsung ataupun tidak, akan mengebiri hakikat hukum itu sendiri. Ironisnya, justru “orang-orang yang memiliki pengaruh kuat” kecenderungannya juga sangat kuat memainkan peran “in-group bias”. Mengapa tidak dibiarkan saja proses hukumnya berjalan sebagaimana mestinya, toh nanti akan terbukti – apakah ada pelanggaran hukum atau tidak ?? Bukankah mekanisme peradilan itu mulai dari Pengadilan Negeri – Pengadilan Tinggi – Mahkamah Agung – dan Hak Prerogatif Presiden. Oleh karena itu, mungkin ada benarnya bahwa “orang-orang yang bersuara nyaring mengenai penegakan hukum, justru yang paling sering menghembuskan fenomena in-group bias”. [1/2]

Murid SD Internasional

Selesai sudah seluruh komentar saya untuk Bu Ira, bahwa vonis bersalah yang dijatuhkan kepada beliau adalah terkait prosedural akuisisi yang flaws dan corrupt, sehingga, yang perlu Bu Ira lakukan sebetulnya hanya tinggal membalik semua tuduhan tersebut, cukup dengan menghamparkan dokumen-dokumen audit-trails verifiable sebagaimana yang sudah saya rinci di bawah. Kini, saya maju ke bagian keputusan Rehabilitasi oleh Presiden Prabowo. Saya tidak tau siapa yang menyarankan Presiden untuk mengambil manuver politik atas nama “hak prerogatif Presiden” ini, yang pasti, saya perlu menggaris-bawahi: 1. Rehabilitasi adalah hak konstitusional yang dapat diberikan oleh Presiden, kepada terpidana yang telah dirugikan oleh proses hukum — misal dakwaannya ternyata keliru, dan vonisnya ternyata keliru — dengan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Rehabilitasi itu sendiri bertujuan untuk memulihkan nama baik dan kedudukan hukum terpidana, NAMUN TIDAK MENCAKUP pembebasan dari hukuman, yang merupakan ranah grasi (pengurangan / penghapusan hukuman) atau abolisi (penghapusan proses hukum sebelum vonis). 2. Ini yang paling puncak. Presiden hanya bisa menggunakan hak prerogatif — grasi, rehabilitasi, abolisi, amnesti — setelah seluruh proses hukum telah selesai, agar tidak melangkahi yurisdiksi kekuasaan kehakiman (Pasal 24, UUD 1945). Jadi, biarkan proses hukum berjalan dulu, dari Pengadilan Negeri, naik ke tingkat banding, lalu ke tingkat kasasi.

Agus Suryonegoro III – 阿古斯·苏约诺

OJO KORUPSI. OJO ADIGANG ADIGUNG.. Masih ingat kasus Rafael Alun dan anaknya? Mario Dandy? 1). Rafael Alun Trisambodo, divonis 14 tahun penjara, denda Rp 500 juta, dan pidana tambahan berupa uang pengganti (sekitar Rp 10–11 miliar) karena korupsi dan pencucian uang. 2). Untuk anaknya, yaitu Mario Dandy, yang terlibat penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandy divonis 12 tahun penjara dan diwajibkan membayar restitusi untuk David, sebesar Rp 25 miliar. 3). Mario juga dihukum untuk kasus pencabulan terhadap mantan pacarnya — anak di bawah umur “AG” — awalnya diputus 2 tahun dan denda Rp 1 miliar. Namun pada putusan banding, hukumannya diperberat jadi 6 tahun penjara + denda Rp 1 miliar. 4). Karena dua perkara Mario dipisah (dua berkas), hukuman dijumlahkan. Total hukuman bagi Mario Dandy adalah 18 tahun penjara. ### Pelajaran penting. A). Wong tuwo, kerjo ndik BUMN, BUMD, BUMDES, BUMS, BUMRW, BUMRT, ojo korupsi. B). Urusen anakmu sing bener.. C). Cah enom, ojo dumeh wong tuwamu sugih..

Sugi

Doa terbaik. Semoga tafsiran besutan tim BUMN Abah -business judgement rule- yang belum tersentuh itu, segera mendapat angin segar, sehingga draft mentah-nya sampai ke meja kerja Presiden dan Wakilnya. Jika demi kemajuan bangsa, apa sih yang enggak diperjuangkan oleh beliau berdua. Perlu campur tangan orang dengan kedudukan paling tinggi. Apalagi saat ini Pak Presiden ‘katanya’ juga sedang bersih dan membersihkan.

Herry Isnurdono

Abah DI ijin bertanya dulu sewaktu jadi Mentri BUMN, jabatan Dirut BUMN itu gratis atau harus setor ? Saya percaya Abah DI ditegor SBY, karena menunjuk Dirut BMRI yg sekarang jadi Menkes, tanpa konsultasi terlebih dulu dgn SBY. Pak ET tahun 2019 pernah cerita, jika dulu sebelum pak ET jadi Menteri BUMN, kursi Dirut BUMN harganya Rp. 25 Milyar. Saya percaya mantan Dirut ASDP yg mendapat hadiah Rehabilitasi dari Presiden PS, pasti bukan wanita sembarangan. Karena menjadi Dirut BUMN tidak disatu tempat dan beberapa Bos Mentri BUMN yg berbeda. Apakah untuk kedepan Presiden PS akan obral Amnesti/Gresik dan Rehabilitasi. Apalagi kasus2 KPK dan Kejagung yg diduga melakukan tindakan korupsi. Ada peran dari bang Dasco yg Wakil Ketua DPR RI/Ketua Harian Partai Gerindra. Saat ini jabatan Dirut/Direktur BUMN dan Komisaris Utama/Komisaris BUMN dan jabatan2 sipil lainnya, banyak diisi dari Partai tertentu dan berasal dari pensiunan TNI/Polisi. Kedepan KPK perbanyak tangkap tangan utk kasus2 korupsi. Biar tidak mendapatkan kritik kriminalisasi utk kasus Korupsi. Biar publik/rakyat tidak terkaget-kaget, siap2 nanti jika Nadiem Makarim terima vonis hukuman dari Majelis Hakim, akan mendapatkan hadiah Rehabilitasi juga. Apalagi Lawyer NM sudah berganti dari HPH berpindah mantan Lawyernya Tom Lembong.

Sumber: